Hai Sahabat apa kabar?
Mari berbagi pengalaman dengan saya yang bekerja di Kabupaten Sleman.
Kegiatan dalam seminggu sebagai JFP lebih banyak diisi dengan rapat dan peninjauan lokasi untuk permohonan IPT atau IPPT.
Kegiatan
ini berdasarkan undangan dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
Terpadu, Kabupaten Sleman dengan nomor 503.2/0011 tertanggal 14 Januari 2015. Kegiatan
lapangan ini diikuti oleh perwakilan dari berbagai instansi yaitu dari Dinas
Pekerjaan Umum dan Permukiman (DPUP), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(Bappeda), Badan Lingkungan Hidup (BLH), Dinas Sumberdaya Alam, Energi, dan
Mineral (DSDAEM), Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah (KPPD), Kepala Bidang
Perizinan Pertanahan BPMPPT, Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura
Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, Kasie. Informasi dan Pemetaan KPPD,
Kepala Subbidang Pengawasan KPPD, Kecamatan, dan Desa.
Kesimpulan dari peninjauan lokasi yang pertama adalah:
1. Kegiatan
dengan fungsi gudang
buah sesuai dengan peruntukan ruang permukiman diperbolehkan pengembangan
perdagangan dan jasa di kawasan permukiman perkotaan, hal tersebut termaktub
dalam Perda No. 12 Tahun 2012 tentang
RTRW pasal 87 poin b. Namun, disisi lain ada keluhan dari pihak desa dan
kecamatan bahwa alat angkut yang digunakan sering menyebabkan kemacetan, sehingga
apabila akan diizinkan pemohon harus membuat pernyataan untuk menggunakan alat
angkut yang sesuai dengan kelas jalan.
2. Kegiatan
dengan fungsi restoran
tidak sesuai dengan peruntukan ruang pertanian tanaman pangan, dimana
peruntukan tersebut tidak sesuai untuk perdagangan dan jasa seperti yang termaktub
dalam pasal 36 ayat 2 Perda No. 12 Tahun 2012 tentang RTRW, bappeda keberatan.
3. Kegiatan
dengan fungsi perumahan
tidak sesuai dengan peruntukan ruang hortikultura, peruntukan hortikultura ini
merupakan turunan dari kawasan peruntukan pertanian pasal 36 Perda No. 12 Tahun
2012 tentang RTRW, bappeda keberatan.
Ini dulu yah .... postingan hari ini
No comments:
Post a Comment