LATIHAN PERENCANAAN Oleh Dr. Nunuk Retnandari

Latihan Perencanaan bermanfaat dalam penyusunan RKPD dan RPJMD

Susunan laporan latihan perencanaan yaitu:

Bab 1. Latar Belakang
Bab 2. Analisis Masalah
Bab 3. Perumusan Alternatif Solusi
Bab 4. Pengkajian Alternatif
Bab 5. Rencana Pelaksanaan
Bab 6. Rencana Monitoring dan Evaluasi

Dalam analisis masalah menggunakan metode penelusuran maslaah menggunakan pohon masalah atau metode tulang ikan. 

ANALISIS INPUT OUTPUT OLEH : Prof. Dr. Tri Widodo, M.Ec.Dev

PENGERTIAN DASAR TABEL IO

Pada dasarnya merupakan uraian statistik dalam bentuk matrik yang menyajikan informasi tentang transaksi barang & jasa serta saling keterkaitan antar satuan kegiatan ekonomi (sektor) dalam suatu wilayah pada suatu periode waktu tertentu.
Isian baris menunjukkan bagaimana output suatu sektor dialokasikan ke sektor lainnya untuk memenuhi permintaan antara & permintaan akhir.
—Isian kolom menunjukkan pemakaian input antara & input primer suatu sektor.

Tabel IO ini dapat digunakan untuk mengetahui Final Demand masing-masing sektor dan

mengetahui pengaruh masing-masing sektor.

Bagaimana investasi di sektor 1 (pertanian) sebesar 5 M dimasukkan ke dalam Final Demand

M.

Tabel IO bermanfaat untuk:

1. Mengatahui struktur ekonomi yang mencakup struktur output dan nilai tambah

2. Struktur Input antara adalah Penggunaan barang dan jasa oleh kegiatan produksi

3. Stuktur peyediaan barang dan jasa baik 

4. Linkages (menganalisis dampak) baik backward linkages dan forward linkages. 

PARADOX SAVING

Menabung tidak baik secara makro ekonomi,

Output = PiQi =  Pi A f (K.L) = C+I +G+ (X-M)

Fungsi Konsumsi :

C = C + c Y

C: Konsumsi
C : Konsumsi Otonom
c : Marginal Properity (MPc) --> konsumsi yang harus tetep keluar ketika tidak ada pendapatan

Berdasarkan penelitian di Indoensia yaitu

C = 200.000 + 0,75 Y
                                     1               1
Angka pengganda = ---------= ------------= 4
                                 1 - c          1 - 0,75

Semakin kaya seseorang maka yang ditabung semakin kecil MPC, misalnya tukang becak dapat Rp. 20.000 maka yang dibelnjakan untuk kebutuhan makan 20 rb, jadi MPc nya sama dengan 1.

KEUNGGULAN KOMPARATIF
menurut seorang ahli David Ricardo

disebabkan oleh factor endowment (kepemilikan faktor) contohnya
Biji Kakau atau cokelat indonesia unggul setelah Pantai Gading dan Gana.

KEUNGGULAN KOMPETITIF

Oleh Michael Porter)
(Daya Saing) berdasarkan manajemennya 

PERENCANAAN PEMBANGUNAN REGIONAL OLEH: Prof. DR. M. Baiquni, MA.

PEMBANGUNAN REGIONAL atau PENGEMBANGAN WILAYAH OTONOMI DAERAH

PENGEMBANGAN WILAYAH
Wilayah adalah hamparan terbuka yang tidak dibatasi secara administratif tetapi merupakan fungsi yang relatif HOMOGEN.

JENIS /MODEL PENGEMBANGAN WILAYAH

• Sectoral Integrated Area Development
• District Integrated Area Development
• Provincial Integrated Area Development
• Regional Integrated Area Development 

Pengembangan wilayah sebagai upaya pembangunan yang berkelanjutan antara masa lalu dan masa depan dengan cara meningkatkan kemampuan dan kreatifitas manusia.

Tiga dimensi dalam PW Geografi

1. Waktu 
2. Ruang 
3. Substansi

Dimensi Substansi 

Keragaman ekosistem perlu inovasi dan konsistensi kebijakan.

Otonomi mendekatkan aspirasi dan partisipasi dlam pelayanan publik

Masalah-masalah otonomi diperlukan adanya konsistensi kebijakan.

Otonomi mendekatkan aspirasi dan pelayanan publik.

Otonomi fleksibel dan konstektual sesuai untuk pembangunan dengan setting wilayah yang beragam.

Otonomi memerlukan waktu dan pengalaman via proses pembelajaran.

Studi Kasus Bantul
Periklanan sudah mulai ditata dengan sistem vidio tron
Kabupaten Sleman
Sampah visual sudah mulai akan ditata dalam waktu dekat mungkin jalan Gejayan sudah mulai ada perencanaan penataannya, dan akan ada aturan yang akan dikeluarkan periklanan.

PRINSIP PENGEMBANGAN WILAYAH

• Perdekatan holistik
• Memahami komponen ekosistem wilayah

Koordinasi antar daerah ada 3:

• Horizontal
• Vertikal
• Diagonal 

KOORDINASI PEMBANGUNAN REGIONAL DAN SEKTORAL

• Koordinasi diantara sektor tidak mudah
• Diperlukan kepemimpinan kolektif kolegial
• Diperlukan komunikasi yang kontinyu

PERENCANAAN PEMBANGUNAN REGIONAL OLEH: Prof. DR. M. Baiquni, MA.

TINJAUAN HISTORIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN INDONESIA

FASE 1
DUA PULUH TAHUN PERTAMA (1945  -  1965)

• Pembangunan diawali dengan konsolidasi kekuatan.
• dua puluh tahun pertama berhasil mempertahankan kemerdekaan 
• Persatuan dan kesatuan bangsa berhasil dipertahankan
• Pemmpin bangsa berhasil menyusun rencana pembangunan nasional. 

FASE II

PERIODE PEMBANGUNAN PELITA 1969 - 1997

• pEMERINTAHAN ORDE BARU MENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN LIMA TAHUNAN 
• Awal pelita dimulai bertahap diwarnai oleh gagasan pertumbuhan ekonomi model WW Rostow (The Stages of Economic Growth)
• Awal pelita dimulai dengan pembangunan pertanian, penyediaan pangan dan kebutuhan daasar, pada 1984 dicapai Swa Sembada Pangan (Penghargaan FAO).
• Puncak pencapaian pada HUT Kemerdekaan ke 50 pada 1995, dan pada tahun 1997 terjadi krisis dan terjadi pergantian rezim.

FASE III

PERIODE KINI (2005 - 2025)

• Terbitnya undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN)
• Terbjitnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025.  

PERTUMBUHAN DAN STRUKTUR EKONOMI DAERAH OLEH : DR. Nunuk Dwi Retnandari

STRUKTUR EKONOMI

• Komposisi atau susunan sektor-sektor ekonomi dalam suatu perekonomian.
• Tinjauan Struktur Ekonomi

1. Tinjauan makro-sektoral
2. Tinjauan keruangan
3. Tinjauan penyelenggaraan kenegaraan 
4. Tinjauan birokrasi pengambilan keputusan

Struktur Ekonomi bisa ditinjau dengan:

1. Sektor
2. Keruangan
3. Birokrasi struktural

MAKRO SEKTORAL EKONOMI 

• Tulang punggung ekonomi dari sisi sektor yang tumbuh
• Corak sektor ekonomi : agraris, industri, perdagangan dan jasa
• Indikator: pembentukan PDB, pekerjaan penduduk dan pola investasi dsb.

PENYELENGGARAAN KENEGARAAN 

• Berdasarkan tinjauan penyelenggaraan kenegaraan 
• Corak perekonomian : berstruktur etatis, egaliter, atau borjuis.
• Faktor penentu: siapa atau kalangan mana yang menjadi pemeran utama dalam perekonomian yang bersangkutan (negara, Swasta pemilik kapital, swasta pemilik lahan).

BIROKRASI

• bERDASARKAN TINJAUAN BIROKRASI PENGAMBILAN KEPUTUSAN 
• Corak perekonomian: Struktur ekonomi yang sentrlistik dan yang desentraslistik
• Faktor pennetu: keputusan politik
• 
  

PERTUMBUHAN DAN STRUKTUR EKONOMI DAERAH OLEH : DR. Nunuk Dwi Retnandari

SUMBER PERTUMBUHAN YANG LAIN YAITU:

ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

• Percepatan proses produksi : revolusi industri dan transportasi : pemanasan global.
• Pergantian pola kerja: spesialisasi
• Industri kreatif
• Pembangunan berkelanjutan
• Peran industri kreatif Indonesia tahun 2006 dan 2013
• PDB : 2006: 6,3 % menjadi 6,9 % di 2013
• Kesempatan Kerja 2006: 3,35 % menjadi 10,65 % di 2013
• Eksport: 10,58 %.

FAKTOR BUDAYA 

• Berfungsi sebagai pembangkit atau pendorong proses pembangunan tetapi dapat juga menjadi penghambat pembangunan.
• Budaya yang dapat mendorong pembangunan diantaranya sikap kerja keras dan kerja cerdas, jujur, ulet, dan kreatif, inovatif dsb.
• Budaya yang dapat menghambat proses pembanguanan diantaranya sikap anarkis, egois, boros, KKN, dan sebagainya.
• Budaya itu statis atau dapat berubah?

SUMBER DAYA MODAL

• 
  

PERTUMBUHAN DAN STRUKTUR EKONOMI DAERAH OLEH : DR. Nunuk Dwi Retnandari

Pertumbuhan Ekonomi 

Akan terjadi ketika nilai output (PDRB) pada suatu tahun berbeda pada setiap tahun dengan rumus:
        Yt  - Y t-1
Y = ------------   x 100 %
           Yt-1

Sumber Pertumbuhan 
SISI PERMINTAAN

• Rumah Tangga 
• Swasta
• Pemerintah
• Luar Negeri

SISI PENAWARAN PENINGKATAN KAPASITAS INPUT PRODUKSI

Sisi penawaran lihat nilai inputnya. 

• Sumber Daya Manusia 
• lmu pengetahuan dan teknologi
• sumber daya alam
• sosial budaya 
• Modal

INGAT DIAGRAM KERANGKA EKONOMI MAKRO

FAKTOR SUMBER DAYA MANUSIA 

• Manusia : Skill dan atau fisiknya
• Sejauhmana sumber daya manusianya selaku subyek pembangunan memiliki kompetensu yang memadai untuk melaksanakan proses pembangunan.
• Jika kualitas SDM setara dengan produktifitas maka:
• Produktifitas negara ASEAN dibanding Amerika adalah (UNDP, 2012)
• Indonesia 36 %
• Kanboja 45 %
• Malaysia 43 %
• Thailand : 37 %
• Philipina 30 %

SUMBER DAYA ALAM

• Sumber daya alam yang melimpah tidak menjamin keberhasilan pembangunan
• Tumpuan pada sumberdaya alam hanya akan menghasilkan kutukan jika tidak diikuti dengan manajemen yang baik.
• Kutukan sumberdaya alam itu adalah misalnya SDA tambang yang tinggi maka PAD tinggi, PDRB tinggi, yang terjadi Pemda akan terlena akan hal tersebut, dan tidak memperhatikan sektor yang lain misalnya sektor pertanian dan sektor perikanan dan peternakan. 
• Sebuah Ilustrasi:
• Bangka Belitung sudah melakukan eksploitasi tambang timah sejak 178 tahun yang lalu.
• Pertumbuhan ekonomi tahun 2011 adalaah 6,40 bandingkan dengan angka nasional yang mencapai 6,32.
• Analisis LQ dari BI sektor Basis masih pertambangan dan penggalian, padahal menurut prediksi tahun 2019 cadangan itu telah habis.
• 64,12 % dari luas lahan mengalami krisis akibat dari tambang.
• Saat ini pemerintah daerah sedang mengarahkan perekonomian pada sektor pariwisata.
• Negara lain segera menyetop tambang ketika mengalami penyakit belanda. 

PERENCANAAN PROYEK OLEH: DR. Jangkung Handoyo Mulyo, M.Ec

Unsur Good Governance: ada 8 unsur:

1. Accountable
2. Transparent
3. Responsive 
4. Equitable and inclusive
5. Effective and Efficient
6. Follow the rule of law
7. Participatory
8. Consensus oriented

CASE STUDY
Diagramming the Network:
dimana ada 3000 pekerjaan yang akan di kerjakan oleh AS Military
sehingga dibuatlah Diagramming activity Network
misalnya
S--->T----U dimana kerjaan U akan sangat tergantung terhadap T dan T ini baru bisa dikerjakan setelah S selesai dikerjakan.

sebagai contoh :

PENJELASAN TENTANG STUDI LAPANGAN Oleh: DR. Nunuken

Intinya studi lapangan ini untuk melihat implimentasi yang sudah terjadi, yang akan kita lihat proses proses perencanaan dan penganggaran. misalnya belajar tentang apa yang terjadi.

Proses teknokratis apa yang terjadi dalam proses perencanaan dan penganggaran.
Proses Bottom up -----> ada di musrenbang apakah sudah efektif.

Intinya penulisan:
Kerangka seperti perencanaan 

PENGUATAN INSTITUSI LOKAL DALAM AGENDA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA Oleh: DR. Bambang Hudayana

AGENDA PENGUATAN PARTISIPASI :

1. RELEVANSI

• Pembangunan partisipasi warga sering bias elit dan miskin partisipasi sehingga gagal menjawab masalah kemiskinan keswadayaan, keadilan sosial, institusi lokal menjadi instrumen untuk pemberdayaaan. 

1. PERLU ARENA PENGEMBANGAN PARTISIPASI YANG LEBIH BERAKAR DALAM BUDAYA LOKAL DAN JALAN KELUARNYA ADALAH MEMPERKUAT KEMBALI INSTITUSI LOKAL

• Rembug Desa
• Peradilan Adat
• Gotong Royong
• Selamatan Kampung

MASALAH KETIMPANGAN RELASI KUASA WARGA VERSUS NEGARA DAN PASAR

• 
  

PERENCANAAN PROYEK OLEH: DR. Jangkung Handoyo Mulyo, M.Ec

"If you want to know your past, look into your present conditions. If you want to know your future, look into your present actions".

Proses perencanaan dalam sekup ekonomi adalah ada nilai tambah.

Defining goals establishing  strategy, and developing plans to coordinate activities.

1. Background

• Description of the current state of affairs
• Explanation of recent events leading the need for this change
• Description of newly identified opportunity that requires change in order to adopt it.

1. S

PENGUATAN INSTITUSI LOKAL DALAM AGENDA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA Oleh: DR. Bambang Hudayana

Konteks Lahirnya Agenda Penguatan Institusi Lokal
Penghidupan tradisi lama atau adat yang dihidupkan kembali dengan alasan:

Kegagalan Pembangunan

• Pembangunan melahirkan institusi baru dan merusak institusi lokal lama.

1. Merosotnya identitas asli yang bernilai bagi warga
2. meminggirkan kelompok warga yang bertahan dengan institusi lokal

• pembangunan ikut melancarkan westernisasi dan hancurnya budaya lokal sehingga mengancam kearifan lokal
• pembanguanan menghancurkan self governing community. 

Banyak institusi lokal yang melindungi dari gempuran pembangunan ekonomi yang merusak. 

Dalam penyelesaian permasalahn di kampung banyak masyarakat yang menghidupkan kembali peradilan adat sebagai sebuah informal justice system. 

Sebagai contohnya 

Modal sosial di Indonesia misalnya extended family yaitu jejaring pertolongan antar anggota keluarga besar. saat ini sudah mulai paham nuclear family terjadi di Indonesia dimana masyarakat lebih mengandalkan keluarga intinya saja. 

ANCAMAN GLOBALISASI 

• Meningkatnya budaya konsumtif dan merebaknya Pop Culture
• Runtuhnya budaya lokal dan meluasnya keterasingan budaya
• Runtuhnya ketahanan ekonomi dan solidaritas horisontal antar warga
• Runtuhnya kuasa negara diganti dengan kuasa pasar (Neoliberalisme)

PENGUATAN INSTITUSI LOKAL DALAM AGENDA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA Oleh: DR. Bambang Hudayana

Potensi sosial dan kelembagaan lebih menitikberatkan pada unsur:

1. Berhasil Guna
2. Berkelanjutan
3. Manusiawi ----->partisipatif
4. Prosedural

Modal dalam masyarakat ada dua yaitu;

1. Modal Material----ini lebih cenderung untuk menonjolkan modal uang, material dll. 
2. Modal Sosial-----misalnya banyak jaringan dalam masyarakat akan mempengaruhi kesuksesan seseorang. 
3. Modal Budaya---- misalnya bangsa jepang memiliki modal budaya yang cukup kuat yaitu kerja keras, disiplin. 
4. Modal Simbolik---misalnya pak kiai itu suatu sisbom keagamaan yang menguntungkan. 

Diantara modal sosial itu ada yang disebut dengan institusi atau kelembagaan yang membuat manusia bisa mandiri secara kolektif. Robert Putlan penulis buku Modal Social itu menyebutkan di daerah jawa terdapat arisan yang digunakan untuk membangun bersama dan berembuk masalah keuangan mikro bersama. 

Kelembagaan sosial yang bersifat lokal ini mampu nengentaskan urusan sosial atau rumah tangga mereka. Contoh institusi lokal yaitu:

• Rembug Desa
• Gotong Royong
• Jimpitan
• Arisan
• Sadranan, Rosulan, Bersih desa
• Peradilan Adat
• dll.

Organisasi Lokal dalam bidang:

• Bidang Bantuan Sosial misalnya Pangrupi laya
• Bidang Pelayanan Kewargaan misalnya perkumpulan RT, Dusun, Banjar, Jorong dll
• Bidang Ekonomi misalnya Subak, Sasi
• Bidang Kepemerintahan misalnya organisasi masyarakat adat, Kepemimpinan panglima laot. dll

ASPEK KELEMBAGAAN POLITIK DALAM PERENCANAAN Oleh: DR. Haryanto, MA

Kondisi yang terjadi di daerah adalah terbentuknya figur kepemimpinan dari orang-orang yang dituakan. Dalam kondisi berpolitikan terbentuk sebuah pemikiran prakmatis yang terkait dengan kondisi sosio_ekonomi masyarakat. kondisi real masyarakat dalam pemilu kada yang kecil misalnya pemilihan kepala desa. Sering terjadi pilihan pragmatis dikarenakan money politik berubah pilihan. Figure menjadi tidak penting dalam sebuah pemilihan tersebut.

Birokrasi adalah kepanjangan tangan eksekutif dalam menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah. Birokrasi ini seharusnya netral dalam setiap kebijakan. 

HUMAN DEVELOPMENT INDEX Oleh DR. Sukamdi

Pentingnya pengendalian kelahiran akan menimbulkan effect ke family planning. 

Effect galian penambangan pasir di sebuah kecamatan di suatu kabupaten, menumbuhkan prostitusi baru di suatu daerah. 

KERANGKA TEORITIS :

• Para penganut Endogenous growth teori percayya bahwa : " Improvements in productivity can be linked to a faster pace of innovation and extra investment in human capital "
• Human Capital ----> Pendidikan dan Kesehatan
• Menekankan pentingnya negara dan private sector untuk meningkatkan inovasi dan memberikan insentif bagi individu yang inovasi.
• Percaya bahwa pengetahuan merupakan determinan pertumbuhan ekonomi.
• Negara yang belum maju memerlukan investasi jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan dasar.
• Bagi negara atau masyarakat yang kebutuhan dasarnya telah terpenuhi maka diperlukan investasi jangka panjang dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan migrasi. Hal itu dapat digunakan untuk meningkatkan pendapatan penduduknya. 

KONSEP HUMAN DEVELOPMENT

ada konsep people centered development tahun 1987 oleh David Korlen. 

Empat komponen penting (HRD, 1995)

1.     Productivitas -----> prodpartisipasi beraktivitas dan 

2.     Kesetaraan -------------> perpartisipasi yang sama dalam kesetaraan

3.     Keberlanjutan 

4.     Pemberdayaan 

Konsep IPM adalah indikator pembangunan manusia secara fisik dan yang non fisik yaitu kebebbasan berpolitik, kebebbasan hak asasi manusia, dan kebebasan dalam penghormatan. 

TABUNGAN, INVESTASI DAN MODAL Oleh: Drs. Purnawan Hardiyanto, M.Ec.Dev

Teori equilibrium Adam Smith pada tahun 1937 terjadi Market Failures (Kegagalan Pasar).

POTENSI SUMBER DAYA ALAM DI ATMOSFIR Oleh Prof. Dr. Sutikno

1) Sinar Matahari

• Energi atau panas
• fotosintesis
• pelapukan 
• penentu tekanan udara dan angin
• variasi musim

2) Angin
3) Uap Air
4) Kelembaban

Evaluasi potensi angin

Data yang diperlukan:
1) Kecepatan angin
2) Arah angin
3) Kondisi umum angin

GLOBALISASI DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEMBANGUNAN DAERAH (Oleh:Dr. Gabriel Lele).

The most problematic factors for doing business in Indonesia:
1. Inefficient government bureaucracy -------> 15.4
2. Corruption -------------------------------------> 14.2
3. Inadequate supply of Infrastructure ---- ----> 8.7
4. Poor work ethic in rational labor force ----> 7.2
5. Restrictive labor regulations ----------------> 6.8
6. Inflation ----------------------------------------> 5.6
7. Access to financing ---------------------------> 5.4
8. Policy instability -------------------------------> 5.4
9. Foreign currency regulations -----------------> 5.2
10. Tax regulations --------------------------------> 5.1
11. Government instability/coups ----------------> 5.0
12. Crime and theft ---------------------------------> 4.3
13. Inadequate educated workforce --------------> 4.1
14. Tax rates -----------------------------------------> 3.3
15. Insufficient capacity to innovate -------------> 2.3
16. Poor public health ------------------------------> 2.0

Kita dalam mengerjakan perencanaan berdasarkan data.
Bagi negara berkembang yang berusaha untuk menuju negara maju dengan menggenjot investasi dengan memangkas waktu untuk melakukan izin usaha.

Competitive and Representative Government
1. Awareness
2. Preparedness
Ada tiga (3) level yaitu:
1. Level Sistemik

• Kebijakan 
• Regulasi 
• Tata Kelola 

2. Level Kelembagaan 

• Struktur 
• Prosedur 
• Dukungan Kelembagaan (Instrumen Monitoring Evaluasi, Website, Instrumen resolusi Konflik, dll)

3. Level Individual

• Think Ahead (Visi dan Inovasi)
• Think Accross (Negosiasi dan Kolaborasi)
• Think Again (Refleksi, Pengetahuan). 

HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH Oleh Dr. Haryadi

Asas Konkurensi dalam konstek hubungan pusat daerah mengatakan bahwa semua urusan menjadi tanggungjawaab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

PROSES PERENCANAAN Oleh: Nurhadi Santosa

Proses Perencanaan, meliputi empat aspek yaitu:

1. Proses Politik
Pemilihan langsung presiden dan kepala daerah langsung menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik khususnya penjabaran visi dan misi dalam RPJM.

2. Proses Teknokratik
Perencanaan  yang dilakukan oleh perencana profesional atau lembaga yang secara fungsional melakukan perencanaan khususnya dalam pemantapan peran fungsi dan kompetisi lembaga perencana.

3. Proses Partisipatif
Partisipasi masyarakat menjadi faktor yang penting dalam proses perencanaan ini.

4. Proses Bottom up / Top down
Perencanaan ini berdasarkan proses alurnya dari atas ke bawah atau bawah ke atas.

TAHAPAN PERENCANAAN

1. Penyusunan Rencana
- Rancangan rencana pembangunan nasional / daerah
- Rancangan rencana kerja SKPD
- Musyawarah perencanaan pembangunan
- Rancangan akhir rencana pembangunan

2. Penetapan Rencana
- RPJP Nas dengan UU dan RPJP Daerah dengan perda.
- RPJM dengan peraturan prsiden/kepala daeah
- RKP/RKPD dengan peraturan presiden atau kepala daerah.

3. Pengendalian Pelaksanaan Rencana
4. Evaluasi Kiner

PRINSIP-PRINSIP PERENCANAAN Oleh. Nurhadi Susanto

Prinsip-prinsip perencanaan yaitu:

1. Bertujuan meningkatkan kualitas institusi;
2. Efisien dalam penganggaran;
3. Optimal dalam penggunaan sumber daya;
4. Evaluasi program dan pemantauan kinerja yang berkualitas;
5. Pelaporan dan akuntabilitas yang baik (referensi Akdon, 2011:79).

Kunci dari perencanaan adalah perencanaan yang komprehensif dan seharusnya secara general harus mengetahui yang direncanakan.
Indikator perencaraan harus SMART :Specific, Measurable, Achievement, Reliable, Dan Timeable.

PRINSIP DAN PROSES PERENCANAAN Oleh: Nurhadi Susanto, SH., M.Hum (Cand.Dr)

Perencanaan meliputi:
- Proses
- Sistem
-Konsensus
-Hasil Akhir

Perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia (UU SPPN).

Sebagai contoh:

Sebuah anggaran pengentasan gizi buruk di sebuah daerah pada tahun 2012 senilai Rp. 900 jt  yang akan dientaskan cuman 32 bayi. anggaran sebesar itu hanya digunakan untuk rapat, Sosialisasi, Perjalanan Dinas, dan Studi Banding. Betapa tidak logic sebuah anggaran tersebut. 

Review Perencanaan Pembangunan Oleh Ir. Sutrisno MES

Paradigma baru pembangunan  adalah
- growth is necessary but is not sufficient: growth with change.
- Tiga masalah utama yaitu harus diperhatikan disamping pertumbuhan ekonomi yaitu POVERTY, UNEMPLOYMENT DAN INEQUALITIES.

Pembangunan berdasarkan definisi oleh UNDP adalah
- esensinya untuk menjalani kehidupan dengan panjang dan sehat,
- harus memiliki pengetahuan untuk memiliki akses ke sumber daya yang dibutuhkan untuk standar hidup yang layak,
- dapat berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat.

Jadi:
PEMBANGUNAN ADALAH PEMBERDAYAAN.

JADI:

Pembangunan adalah
- Suatu proses
- perubahan
- dari keadaan yang ada
- menjadi suatu keadaan yang lebih sesuai dengan tujuan.

KEBIJKAN PROGRAM DAN SIKLUS PERENCANAAN Oleh Ir. Sutrisno MES

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat untuk memperoleh tujuan yang ditetapkan,

Di dalam Undang-undang tentang sistem perencanaan pembangunan nasional ada RPJP, RPJM, DAN RENSTRA Kementrian dan Lembaga.

Mana yang menjadi Independent Variable ketika terjadi konflik antara RPJP dengan RTRW, maka RTRW yang menjadi pedoman karena di undang-undang ada hukum pidana.

Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat atau Daerah untuk mencapai tujuan.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyrakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. 

ASPEK TEKNIS DALAM PENINJAUAN LAPANGAN

Kabupaten Sleman yang terletak berbatasan langsung dengan Kota Yogyakarta menjadi kawasan limpahan arah perkembangan suatu kota. Hal tersebut terbukti dengan tumbuh suburnya perumahan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di kabupaten ini. Pertumbuhan tersebut akan memberikan dampak positif maupun dampak negative. Dampak positifnya salah satunya adalah akan memberikan kontribusi besar pada aspek pertumbuhan ekonomi, misalnya meningkatnya pajak, tumbuh suburnya kegiatan ekonomi baru, dll. Adapun dampak negatifnya adalah tingginya alih fungsi lahan yaitu dari lahan pertanian menjadi lahan non pertanian.

Pemerintah kabupaten Sleman selaku regulator berupaya untuk memperlambat laju perubahan penggunaan lahan tersebut, yaitu dengan mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang izin perubahan pemanfaatan tanah. Saat ini yang masih dijadikan acuan izin tersebut adalah Peraturan Daerah (Perda) No. 19 Tahun 2001 tentang Izin Perubahan Pemanfaatan Tanah. Dalam perda tersebut disebutkan bahwa setidaknya ada lima (5) aspek yang menjadi pertimbangan perubahan pemanfaatan tanah, yaitu:

1. Aspek Sosial
2. Aspek Ekonomi
3. Aspek Politis
4. Aspek Budaya
5. Aspek Tata Ruang.

Kelima aspek tersebut menjadi pertimbangan dalam memutuskan sebuah permohonan disetujui atau tidak. 

PEROLEHAN ANGKA KREDIT DARI UNDANGAN TINJAU LAPANGAN

Hai Sahabat apa kabar?

Mari berbagi pengalaman dengan saya yang bekerja di Kabupaten Sleman. 

Kegiatan dalam seminggu sebagai JFP lebih banyak diisi dengan rapat dan peninjauan lokasi untuk permohonan IPT atau IPPT. 

Kegiatan ini berdasarkan undangan dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, Kabupaten Sleman dengan nomor 503.2/0011 tertanggal 14 Januari 2015. Kegiatan lapangan ini diikuti oleh perwakilan dari berbagai instansi yaitu dari Dinas Pekerjaan Umum dan Permukiman (DPUP), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Lingkungan Hidup (BLH), Dinas Sumberdaya Alam, Energi, dan Mineral (DSDAEM), Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah (KPPD), Kepala Bidang Perizinan Pertanahan BPMPPT, Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, Kasie. Informasi dan Pemetaan KPPD, Kepala Subbidang Pengawasan KPPD, Kecamatan, dan Desa.

Kesimpulan dari peninjauan lokasi yang pertama adalah:

1. Kegiatan dengan fungsi gudang buah sesuai dengan peruntukan ruang permukiman diperbolehkan pengembangan perdagangan dan jasa di kawasan permukiman perkotaan, hal tersebut termaktub dalam  Perda No. 12 Tahun 2012 tentang RTRW pasal 87 poin b. Namun, disisi lain ada keluhan dari pihak desa dan kecamatan bahwa alat angkut yang digunakan sering menyebabkan kemacetan, sehingga apabila akan diizinkan pemohon harus membuat pernyataan untuk menggunakan alat angkut yang sesuai dengan kelas jalan. 

2. Kegiatan dengan fungsi restoran tidak sesuai dengan peruntukan ruang pertanian tanaman pangan, dimana peruntukan tersebut tidak sesuai untuk perdagangan dan jasa seperti yang termaktub dalam pasal 36 ayat 2 Perda No. 12 Tahun 2012 tentang RTRW, bappeda keberatan.

3. Kegiatan dengan fungsi perumahan tidak sesuai dengan peruntukan ruang hortikultura, peruntukan hortikultura ini merupakan turunan dari kawasan peruntukan pertanian pasal 36 Perda No. 12 Tahun 2012 tentang RTRW, bappeda keberatan.

Ini dulu yah .... postingan hari ini

ANGKA KREDIT JFP ternyata dapat disiasati

Pertama saya juga masih sangat awam tentang angka kredit bagi fungsional perencana. Beberapa kali saya mengikuti ceramah dan pencerahan tentang cara perolehan angka kredit. Setelah dicermati ternyata ada strategi yang seharusnya dilakukan oleh PNS yang ingin pindah ke Jabatan Fungsional Perencana.

Pengalaman saya mengikuti ceramah dari Bappenas, ada beberapa kesimpulan:
1. Jangan terlalu terburu-buru untuk alih jenjang ke Fungsional Perencana, mantapkan hati dan luruskan niat sebelum memutuskan untuk beralih jenjang.
2. Seandainya anda ingin beralih, lihat dulu kepangkatan anda, kalau seandainya anda di III/a gemuk (tahun ke 3 atau 4) sebaiknya nunggu dulu sampai ke III/b, begitu seterusnya, sekali lagi jangan buru-buru.
3. Apabila anda memiliki ijazah S2, jangan buru-buru di naikkan untuk dicantumkan gelarnya, tahan dulu, nanti kalau sudah jadi fungsional, baru anda nilaikan.
4. Niatkan pindah jalur ini untuk menjadi PNS yang lebih bermanfaat bagi sesama, namun kadang-kadang hal ini juga menurunkan pendapatan sebagai PNS yang sebelumnya struktural.
5. Tetap semangat, walaupun kadang angka kredit kita tidak dinilai oleh tim penilai.

apalagi yah....... masih mikir.......

KONDISI EKSISTING PARIWISATA DI KABUPATEN SLEMAN

Adanya pertumbuhan sektor pariwisata yang diindikasikan dengan peningkatan jumlah orang yang berwisata tentu saja akan berpengaruh pada peningkatan jumlah pembangunan sarana kepariwisataan di daerah-daerah tujuan wisata termasuk pembangunan hotel untuk menampung kedatangan wisatawan. Berdasarkan data terakhir, kunjungan wisatawan baik lokal maupun mancanegara di Kabupaten Sleman selalu mengalami peningkatan. Selama 3 (tiga) tahun terakhir dari tahun 2011 s/d 2013 peningkatan jumlah wisatawan mencapai 5,71%. Data perkembangan kunjungan wisatawan di Kabupaten Sleman selengkapnya disajikan pada tabel 3. berikut:

 Tabel 3.

Data Kunjungan Wisatawan Kabupaten Sleman

Tahun 2011 s/d 2013

KETERANGAN	TAHUN
	2011		2012		2013
	Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman
REALISASI	3.015.387	262.341	3.076.676	341.578	3.310.781	302.796
JUMLAH REALISASI	3.277.728		3.418.254		3.613.577
PENINGKATAN TOTAL	1,57%		4,29%		5,71%

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2013.

Kondisi Eksisting Pariwisata Kabupaten Sleman sebagian dapat digambarkan dengan kontribusi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Berdasarkan harga berlaku sumbangan sektor pariwisata terhadap total PDRB adalam 23,56 % atau sekitar Rp. 1,76 Miliar. Pada tahun 2013 sektor pariwisata ini juga memberikan konttribusi terhadap pajak daerah yaitu sebesar Rp. 28,57 Miliar untuk pajak hotel, dan Rp. 15,21 Miliar untuk pajak restoran (Anonim b, 2013).

Di Kabupaten Sleman saat ini sudah terdapat hotel berbintang sebanyak 10 hotel dan hotel melati sebanyak 118 hotel. Dua dari hotel berbintang merupakan hotel dengan taraf internasional (Anonim a, 2012). Sedangkan jumlah calon hotel yang sedang mengajukan perijinan di Kabupaten Sleman pada tahun 2013 sebanyak 42 calon hotel dan tahun 2014 sebanyak 10 calon hotel. Peningkatan tersebut juga terlihat dari permohonan izin pemanfaatan tanah untuk hotel dan condotel yang masuk di Kantor Pelayanan Perizinan (KPP) Kabupaten Sleman. Sedangkan jumlah hotel secara keseluruhan di DIY untuk hotel berbintang sebanyak 54 hotel dan hotel melati sebanyak 1.100 hotel (Anonim c, 2012).

Ada beberapa permohonan perizinan hotel yang masuk di KPP Kabupaten Sleman, menggabungkan antara hotel, condotel dan apartemen. Contohnya permohonan di Jalan Palagan Tentara Pelajar minimal sudah ada dua permohonan apartemen dan hotel dengan jumlah lantai sekitar 17 buah, dan jumlah gedung sekitar 9 tower. Melihat kasus-kasus tersebut, perlu adanya penggabungan kebijakan tentang perhotelan dan apartemen, sehingga diharapkan kebijakan yang akan dibuat dapat diterapkan secara teknis di lapangan. 

DAYA DUKUNG PEMBANGUNAN PARIWISATA DI KABUPATEN SLEMAN

Sebenarnya analisa tentang daya dukung dan daya tampung tertama untuk lahan, diperlukan kajian yang komprehensif antar disiplin ilmu, karena kajian daya dukung dan daya tampung lahan terkait erat dengan kemampuan lahan untuk mampu tidaknya menampung kegiatan tersebut.

Dalam makalah ini, akan difokuskan pada daya dukung hotel. Daya dukung hotel ini mencoba melihat perbandingan antara kebutuhan hotel dengan jumlah tamu yang berkunjung di hotel tersebut. Dari data tahun 2013 terlihat bahwa jumlah hotel di Kabupaten Sleman mencapai 387 buah dengan jumlah kamar 5.663 buah, dengan tempat tidur 8.181 buah, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Table 1. dibawah ini.

Table 1.

Banyaknya Hotel/Penginapan, Kamar dan Tempat Tidur

di Kabupaten Sleman, Tahun 2008 – 2013.

Tahun	Hotel/Penginapan	Kamar	Tempat Tidur
2008	392	5209	8013
2009	395	5300	8123
2010	420	5847	8581
2011	397	6138	9288
2012	395	6320	9221
2013	387	5663	8181

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2013.

Data yang tersedia tersebut menunjukkan trend yang menurun dari jumlah hotel atau pun penginapan, jumlah hotel tertinggi dicapai pada tahun 2010 dengan jumlah 420 buah. Kalau ditarik berdasarkan analisis kejadian luar biasa bencana, ada keterkaitan baik langsung maupun tidak langsung kejadian letusan besar Gunungapi Merapi 2010 menjadi salah satu sebab penurunan jumlah hotel, dengan asumsi bahwa penurunan jumlah hotel ini terkait dengan jumlah penurunan wisatawan. Tren menurun juga terjadi pada tahun 2013, total jumlah kamar hanya mencapai 5.663 buah.

Berdasarkan kajian dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata juga menunjukkan data kebutuhan kamar di Kabupaten Sleman, untuk lebih jelasnya lihat Tabel 2. berikut:

Table 2.

Hasil Analisis Kebutuhan Kamar

di Kabupaten Sleman Tahun 2008 - 2013.

Tahun	Kebutuhan Kamar	Kamar yang tersedia	Kamar yang tersisa
2008	-	5.209	-
2009	3.584	5.300	1.716
2010	3.220	5.847	2.627
2011	2.485	6.138	3.653
2012	3.444	6.320	2.876
2013	4.403	5.663	1.743

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2013.

Berdasarkan data tersebut, menunjukkan bahwa adanya tren peningkatan jumlah tamu yang menginap di Hotel. Ada sedikit penurunan jumlah tamu menginap yaitu ketika tahun 2011, hal ini terkait dengan bencana besar yang menimpa Kabupaten Sleman yaitu letusan Gunungapi Merapi tahun 2010. Bencana ini juga menyebabkan setidaknya ada 23 hotel dan penginapan yang tutup atau tidak beroperasi. Jika dilihat dari keseluruhan data-data tersebut, masih ada sisa jumlah kamar yang tidak dihuni, jadi ada sisa jumlah kamar yang tersisa tiap tahunnya.

Ada sedikit pemikiran, ketika investor akan menanamkan modal atau berinvestasi di bidang kepariwisataan di Kabupaten Sleman. Penanaman modal tersebut hendaknya memperhatikan konsep kelokalan, dimana menjual ketradisionalan sebagai aset utama dalam kepariwisataan. Konsep ini dapat diwujudkan dalam bentuk desa wisata. Ada beberapa hal yang perlu dicermati pemerintah ataupun pengelola wisata dan para calon investor yang akan mengembangkan konsep desa wisata, yaitu:

1.      Aspek Perencanaan dan Pembangunan

2.      Aspek Investasi

3.      Aspek Sosial Kultural

4.      Aspek Sumber Daya Manusia dan Manajemen Usaha

5.      Aspek Pembangunan Jejaring Kemitraan